Berapa Pajak Sewa Gudang? Ini Perhitungan dan Aturan Terbarunya

Sewa gudang menjadi salah satu kebutuhan utama bagi bisnis, terutama dalam industri logistik, manufaktur, dan e-commerce. Namun, sebelum menyewa gudang, penting untuk memahami berapa pajak sewa gudang yang harus dibayarkan agar tidak mengalami kendala administrasi atau hukum.

Artikel ini akan membahas jenis pajak yang dikenakan pada sewa gudang, cara perhitungan, serta regulasi terbaru yang perlu diketahui.

Jenis Pajak yang Berlaku untuk Sewa Gudang

Saat menyewa gudang, ada beberapa jenis pajak yang perlu diperhitungkan, antara lain:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) – 11%

PPN dikenakan pada transaksi sewa gudang karena dianggap sebagai jasa yang masuk dalam kategori Jasa Kena Pajak (JKP).

Tarif PPN Sewa Gudang: 11% dari nilai sewa

Contoh Perhitungan PPN:

Jika biaya sewa gudang per bulan adalah Rp50.000.000, maka PPN yang harus dibayarkan adalah:

Rp50.000.000 × 11% = Rp5.500.000

Jadi, total pembayaran per bulan yang harus disiapkan oleh penyewa adalah:

Rp50.000.000 + Rp5.500.000 = Rp55.500.000

Pihak yang menyewakan gudang (pemilik) wajib memungut dan menyetor PPN ini ke kas negara.

2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 – 10%

PPh Pasal 4 Ayat 2 dikenakan pada pendapatan yang diperoleh pemilik gudang dari hasil sewa.

Tarif PPh Final Sewa Gudang: 10% dari nilai sewa

Contoh Perhitungan PPh:

Jika biaya sewa gudang per bulan adalah Rp50.000.000, maka PPh yang dikenakan adalah:

Rp50.000.000 × 10% = Rp5.000.000

Biasanya, pajak ini dipotong langsung oleh penyewa dan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Siapa yang Wajib Membayar Pajak Sewa Gudang?

PPN (11%) – Dibayar oleh penyewa, tetapi dipungut oleh pemilik gudang.

PPh Pasal 4 Ayat 2 (10%) – Dibayarkan oleh pemilik gudang, tetapi biasanya dipotong dan disetorkan oleh penyewa.

Dalam kontrak sewa gudang, penting untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak ini agar tidak ada kesalahpahaman.

Tips Menghitung Pajak Sewa Gudang dengan Benar

Periksa apakah penyewa atau pemilik gudang memiliki kewajiban memungut PPN – Jika pemilik gudang bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka PPN tidak dikenakan.

Pastikan kontrak sewa menyebutkan apakah harga sewa sudah termasuk PPN atau belum – Hal ini untuk menghindari perbedaan perhitungan biaya sewa.

Simpan bukti pembayaran pajak – Ini penting untuk keperluan audit pajak atau saat melaporkan pajak tahunan.

Gunakan jasa konsultan pajak jika perlu – Jika perhitungan pajak terlalu kompleks, konsultasikan dengan akuntan atau konsultan pajak untuk memastikan kepatuhan.

Kesimpulan

Pajak sewa gudang terdiri dari PPN 11% dan PPh Pasal 4 Ayat 2 sebesar 10%. PPN dibayarkan oleh penyewa, sedangkan PPh biasanya dipotong dan disetorkan oleh penyewa atas nama pemilik gudang.

Agar terhindar dari masalah pajak, pastikan untuk memahami kewajiban pajak sebelum menyewa gudang dan selalu melakukan perhitungan dengan benar.

Semoga artikel ini membantu Anda memahami lebih lanjut tentang pajak sewa gudang!