0811 500 460
Perang dagang antara Amerika Serikat dan beberapa negara telah mempengaruhi berbagai sektor ekonomi global, termasuk Indonesia. Salah satu dampak signifikan dari kebijakan proteksionisme Presiden AS saat itu, Donald Trump, adalah dikenakannya tarif sebesar 32 persen terhadap sejumlah produk ekspor Indonesia. Lantas, apa alasan di balik pemberlakuan tarif ini? Berikut penjelasan lengkapnya.
1. Latar Belakang Perang Dagang Era Trump
Perang dagang dimulai saat Presiden Trump menerapkan kebijakan “America First” yang bertujuan melindungi industri domestik dari persaingan asing. Kebijakan ini mencakup:
Pengenaan tarif tinggi terhadap produk impor.
Peninjauan ulang perjanjian perdagangan internasional.
Penghapusan perlakuan khusus bagi negara berkembang dalam sistem perdagangan dunia.
2. Mengapa Indonesia Kena Tarif 32%?
Ada beberapa alasan utama mengapa produk-produk dari Indonesia dikenai tarif hingga 32%:
a. Penghapusan Preferensi GSP (Generalized System of Preferences)
AS sebelumnya memberikan fasilitas GSP kepada Indonesia, yaitu pembebasan tarif untuk ribuan jenis produk ekspor. Namun pada 2020, fasilitas ini dicabut karena:
Penilaian bahwa Indonesia telah cukup berkembang.
Kekhawatiran AS terhadap perlakuan tidak adil terhadap investasi dan perusahaan Amerika di Indonesia.
Tanpa GSP, produk-produk Indonesia otomatis dikenai tarif umum, salah satunya mencapai 32%.
b. Kategori Negara Berkembang Dihapus oleh AS
Pada masa pemerintahan Trump, AS mengevaluasi ulang daftar negara berkembang di bawah World Trade Organization (WTO). Indonesia tidak lagi dikategorikan sebagai negara berkembang oleh AS, sehingga tidak mendapat perlakuan khusus.
c. Imbas dari Ketegangan Perdagangan Global
Meski fokus utama perang dagang adalah Tiongkok, negara lain seperti Indonesia turut terdampak karena perubahan kebijakan tarif global dan penguatan proteksionisme.
3. Dampak Terhadap Ekspor Indonesia
Pengenaan tarif tinggi tentu membawa sejumlah dampak negatif bagi Indonesia:
Menurunnya daya saing produk ekspor karena harga menjadi lebih mahal di pasar AS.
Penurunan volume ekspor ke AS untuk produk tertentu seperti tekstil, karet, dan peralatan rumah tangga.
Perluasan pasar ekspor ke negara lain sebagai respons dari hambatan dagang ke AS.
4. Langkah Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Beberapa langkah diambil untuk menghadapi tarif tinggi dari AS:
Negosiasi diplomatik untuk mengembalikan status GSP.
Diversifikasi pasar ekspor ke Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
Peningkatan kualitas produk dan efisiensi biaya produksi.
Kesimpulan
Tarif 32 persen yang dikenakan kepada produk Indonesia merupakan imbas dari kebijakan proteksionis Donald Trump, khususnya pencabutan fasilitas GSP dan penghapusan status negara berkembang. Meski hal ini menimbulkan tantangan bagi dunia ekspor nasional, langkah-langkah strategis dari pemerintah dan pelaku usaha diharapkan dapat menjaga stabilitas perdagangan internasional Indonesia.
Semoga informasi ini membantu memahami dinamika perdagangan global dan dampaknya terhadap Indonesia.
Lihat promo
Lihat brochure
0811 500 460
