Kebijakan Fiskal: Definisi, Tujuan, Jenis, dan Contohnya

Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mengarahkan ekonomi. Saat mendengar pengertian tersebut, sekilas mungkin kamu merasa kebijakan fiskal serupa dengan kebijakan moneter. 

Akan tetapi, kedua kebijakan tersebut berbeda. Untuk memahami kebijakan fiskal dengan lebih baik, mari simak pembahasan di bawah ini!

Definisi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah panduan atau landasan yang dikeluarkan dan diimplementasikan oleh pemerintah atau pimpinan sebuah negara untuk mengatur kondisi keuangan dan pendapatan negara.

Di samping itu, kebijakan fiskal juga berguna untuk mengarahkan ekonomi suatu negara agar lebih baik dengan cara mengubah atau memperbarui pengeluaran serta pemasukan pemerintah. 

Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat melakukan pengendalian terhadap pengeluaran dan pendapatan negara.

Seperti yang sudah diketahui, dana yang terkumpul merupakan pendapatan. Kemudian, dana tersebut digunakan sebagai pengeluaran untuk membiayai berbagai program yang dibuat oleh pemerintah. 

Menurut beberapa ahli, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang meliputi pengeluaran serta penerimaan pemerintah yang berupa pajak.

Baca juga: Mari Memahami Pengertian dan Fungsi Pajak

Selain itu, kebijakan fiskal juga diartikan sebagai kebijakan yang menyesuaikan pengeluaran serta penerimaan pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Tujuan kebijakan fiskal yang utama ialah menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Sesuai dengan definisinya, kebijakan fiskal dibuat untuk mengontrol pemasukan dan pengeluaran suatu negara sehingga mencapai tujuan ekonomi negara yang lebih baik.

Adapun tujuan kebijakan fiskal secara rinci, antara lain:

• Meningkatkan PDB

Salah satu tujuan pemerintah merilis berbagai kebijakan fiskal yaitu untuk mendongkrak perekonomian. 

Kebijakan fiskal akan memengaruhi berbagai lini ekonomi sehingga setiap kali pemerintah melakukan perubahan atau pembaruan kebijakan fiskal, maka diharapkan mampu menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.

Biasanya, perhitungan Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian negara. 

Seiring makin besarnya nilai PDB negara, kebijakan fiskal akan memengaruhi tingkat PDB atau pendapatan per kapita masyarakat yang meningkat juga.

Bersamaan dengan perekonomian yang terus tumbuh, sektor industri makin besar sehingga pendapatan negara makin besar juga. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat pun turut terpengaruh. 

Pendapatan masyarakat juga akan makin tumbuh karena pasar tenaga kerja tumbuh seiring meningkatnya tingkat upah kerja.

• Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja

Sesuai pembahasan sebelumnya, kebijakan fiskal akan memengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Apabila kebijakan fiskal tepat, perekonomian akan bertumbuh.

Umumnya, seiring dengan berkembangnya ekonomi, sektor industri dan dunia usaha ikut berkembang. Artinya, pasar tenaga kerja juga akan ikut terdongkrak.

Ekonomi yang terus bertumbuh akan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja di sektor padat karya. 

Sebagai contoh, kebijakan pemerintah mendorong investasi asing masuk ke Indonesia akan mendorong pertumbuhan sektor industri. Jika sektor industri tumbuh, pabrik-pabrik baru akan dibangun sehingga perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak.

Jadi, kebijakan fiskal yang tepat akan membantu penyerapan lebih banyak tenaga kerja yang lebih banyak.

• Menjaga Stabilitas Harga

Bukan rahasia lagi bahwa pemerintah bisa melakukan intervensi terhadap harga barang-barang di pasaran. 

Perubahan harga-harga barang di pasaran dipengaruhi oleh berbagai faktor. Jika perubahan harga disebabkan oleh perubahan permintaan dan penawaran, kondisi tersebut disebut inflasi inti. 

Lalu, perubahan harga-harga barang karena dipengaruhi oleh musim, misalnya harga bawang lebih mahal pada bulan tertentu akibat pengaruh musim, disebut inflasi harga bergejolak.

Sementara itu, ada pula inflasi ketiga ini yang berkaitan dengan intervensi kebijakan fiskal pemerintah, yaitu inflasi harga diatur pemerintah. 

Pada inflasi ini, pemerintah berwenang untuk mengatur batas harga beberapa produk tertentu sehingga harganya tidak akan berubah sekalipun permintaan atau penawaran turun. Salah satu contohnya ialah penetapan harga BBM dan tarif listrik.

Jenis Kebijakan Fiskal

Berdasarkan perannya dalam mengatur kondisi pendapatan dan pengeluaran, jenis kebijakan fiskal dikelompokkan menjadi empat. Silakan simak penjelasannya di bawah ini!

• Kebijakan Fiskal Surplus

Sesuai namanya, jenis kebijakan fiskal ini berorientasi untuk menciptakan surplus pendapatan atau nilai pendapatan yang dibukukan pemerintah lebih banyak daripada pengeluaran. 

Tujuan kebijakan fiskal surplus ini ialah menghindari terjadinya lonjakan nilai inflasi. Agar anggaran negara mencapai nilai surplus, biasanya pemerintah perlu memperkecil anggaran belanja.

Strategi alternatif lain, misalnya melakukan akselerasi di sejumlah komponen pendapatan seperti pajak dan cukai.

Baca juga: Bea Cukai: Pengertian, Sejarah, dan Perhitungannya

• Kebijakan Fiskal Defisit

Sebaliknya, kebijakan fiskal defisit fokus untuk membuat nilai belanja negara lebih besar dibandingkan dengan nilai pendapatan.

Biasanya, kebijakan ini diambil untuk mendorong perekonomian agar lebih bergeliat. Dalam arti, pemerintah bersedia mengalami defisit dengan meningkatkan belanja anggaran agar perekonomian meningkat.

Keputusan defisit umumnya diambil saat kondisi perekonomian negara sedang lesu. Di sisi lain, risikonya pemerintah akan berutang untuk memenuhi kebutuhan belanja yang besar, sedangkan pendapatan negara kecil.

• Kebijakan Fiskal Seimbang

Gabungan dua jenis kebijakan fiskal sebelumnya disebut kebijakan fiskal seimbang. Jadi, nilai pendapatan dan pengeluaran negara diupayakan agar seimbang.

Dalam kondisi yang seimbang berarti pemerintah tidak perlu berutang sehingga otomatis kondisi utang negara akan terjaga. Akan tetapi, kondisi yang seimbang menunjukkan bahwa kondisi perekonomian tidak menarik.

• Kebijakan Fiskal Dinamis

Negara tidak selalu berada dalam kondisi yang bisa diprediksi. Ketika kondisi berubah drastis atau signifikan, misalnya krisis akibat pandemi, kebijakan yang diterapkan ialah kebijakan fiskal dinamis yang sifatnya lebih fleksibel.

Contoh Kebijakan Fiskal

Salah satu contoh kebijakan fiskal ialah pemberian insentif pajak selama pandemi COVID-19. Tepatnya, pemerintah memberikan keringanan berupa penghapusan sejumlah pajak bagi korporasi. 

Kebijakan tersebut tentu memengaruhi pendapatan pemerintah dari pajak yang porsinya cukup tinggi dalam APBN negara.

Saat insentif pajak diberlakukan berarti nilai pendapatan pajak yang diterima pemerintah makin sedikit. Namun di sisi lain, langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga perekonomian tetap stabil.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen kebijakan fiskal bisa membantu pemerintah mencapai tujuan dari pemberlakukan kebijakan fiskal. Apa saja instrumen tersebut? Berikut ini pembahasannya.

• Anggaran Belanja Seimbang

Anggaran belanja seimbang adalah anggaran yang telah disesuaikan dengan kondisi ekonomi. Pengaturan anggaran memiliki target jangka panjang. Jadi, setelah periode waktu tertentu, anggaran negara menjadi imbang dan ekonomi stabil.

• Stabilitas Anggaran Otomatis

Instrumen berikutnya ialah penekanan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Setiap anggaran harus bermanfaat serta memiliki biaya yang relatif rendah dibandingkan dengan program kegiatan yang dilakukan.

• Pengelolaan Anggaran

Kaitan belanja pemerintah dengan penerimaan pajak langsung yang digunakan untuk memperkecil risiko ekonomi tidak stabil dengan penyesuaian anggaran.

• Pembiayaan Fungsional

Tujuan utama dari instrumen pembiayaan fungsional adalah meningkatkan kesempatan kerja masyarakat.

Peran Kebijakan Fiskal

Terdapat peran kebijakan fiskal tertentu yang perlu dicapai saat panduan atau kebijakan tersebut diterapkan, yaitu:

• Sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal, peranannya yang pertama ialah menurunkan tingkat inflasi. Biasanya, penurunan tingkat inflasi dilakukan melalui penundaan atau pembatalan proyek pemerintah.
• Meningkatkan produk domestik bruto. Peranan ini bisa dicapai dengan mendorong produksi barang dan jasa.
• Mengurangi tingkat pengangguran masyarakat negara tersebut.
• Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menciptakan lowongan kerja baru.
• Meningkatkan stabilitas perekonomian suatu negara.