Bagaimana Cara Menghitung PPh Pasal 21 Agar Tak Kena Sanksi?

Setiap pemilik usaha sudah sepatutnya memahami regulasi yang tercantum dalam peraturan PPh pasal 21, khususnya jika bisnis yang dijalankan memiliki skala usaha yang tercakup dalam aturan tersebut. Bagaimana tidak? Karena memiliki dasar hukum yang kuat, aturan ini jelas memiliki implikasi yang juga ketat apabila tidak dijalankan dengan benar.

Bukan tidak mungkin seorang pemilik usaha harus rela menyisihkan pendapatan bisnisnya karena harus membayar denda atau sanksi akibat melalaikan aturan yang satu ini, kan? Namun, sebenarnya apa, sih, yang diatur dalam pasal yang satu ini? Siapa saja yang akan terdampak oleh adanya aturan ini?

Tidak perlu berpusing-pusing terlalu lama, langsung saja kita bahas serba-serbi terkait PPh 21 dan juga metode serta contoh perhitungannya!

PPh 21 adalah …

Sesungguhnya, PPH 21 adalah jenis pajak yang berhubungan dengan pembayaran gaji, upah, maupun honor pekerja. Nah, karena sebuah bisnis tidak mungkin dijalankan tanpa secara khusus mempekerjakan karyawan untuk memastikan operasional bisnis tetap lancar, khususnya bagi bisnis yang memang skala usahanya sudah mulai membesar, otomatis hampir setiap pemilik usaha pasti harus berurusan dengan pajak yang satu ini.

Melalui PPh 21, baik pemilik usaha maupun karyawan yang dipekerjakan pun memiliki acuan dalam memperoleh hak maupun menjalankan kewajibannya dalam operasional bisnis. Terlebih, seiring bertambahnya tahun, kesadaran akan hak serta kewajiban kerja ini juga ikut meningkat; dengan demikian, bukan tidak mungkin pemilik usaha harus berhadapan dengan hukum apabila tidak sesuai dalam membayarkan upah kerja karyawannya.

Karena PPh 21 adalah acuan dalam penghitungan pajak penghasilan karyawan, pemilik usaha pun dapat dengan mudah menentukan cakupan kewajiban yang harus dilakukannya terkait pembayaran upah. Tenang, tidak semua pemilik usaha harus membayarkan pajak penghasilan karyawannya, kok, terlebih jika memang skala usaha atau karakter bisnisnya berada di luar cakupan PPh 21 ini.

Baca juga: Mari Mengenal Pengertian Pajak Lebih Dalam!

PPh Pasal 21 dalam Metode Perhitungan Gaji Karyawan

Harus diakui, adanya PPh 21 sangat membantu pemilik usaha dalam menentukan metode perhitungan gaji karyawan. Meski demikian, sebenarnya setiap pemilik usaha juga tetap memiliki fleksibilitas dalam hal ini sesuai dengan kebijakan operasional yang dijalankannya.

Tidak perlu cemas, sekalipun tiap-tiap pemilik usaha mungkin menerapkan kebijakan yang berbeda-beda, PPh 21 tetap dapat diterapkan dalam setiap metode perhitungan gaji karyawan yang digunakan. Misalnya saja, pemilik usaha dapat memilih untuk memasukkan tunjangan pajak dalam perhitungan gaji karyawannya atau tidak.

Lebih lanjut, sesuai dengan ketetapan PPh 21, keputusan yang diambil oleh seorang pemilik usaha juga dapat memengaruhi apakah karyawan yang dipekerjakannya perlu membayarkan sendiri tanggungan pajak penghasilan yang dimilikinya, atau pajak tersebut akan ditanggung oleh pemilik usaha. Sebagai gantinya, besarnya gaji atau upah yang diterima oleh karyawan pun dapat berbeda tergantung dari keputusan tersebut.

Pilihan mana pun yang diambil oleh pemilik usaha untuk diterapkan dalam operasional bisnisnya, besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan kepada negara sebenarnya tidak ditentukan dari pilihan tersebut, melainkan dari besarnya gaji yang diterima oleh karyawan. Seperti apa, sih, perhitungannya?

Baca juga: Ketahui Cara Lapor Pajak Bulanan yang Praktis

Potongan PPh 21 Berapa Persen?

Dalam PPh 21, berapa persen pajak penghasilan yang ditanggung dan perlu dibayarkan kepada negara ditentukan dari besarnya penghasilan itu sendiri. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin jika seorang karyawan memiliki persentase pajak yang lebih besar jika dibandingkan dengan karyawan lain, meskipun keduanya bekerja di perusahaan yang sama.

Aturan ini juga menetapkan bahwa penghitungan pajak penghasilan dilakukan dalam hitungan per tahun. Jadi, sekalipun pembayaran gaji umumnya dilakukan setiap bulannya, perhitungan pajak penghasilannya dilakukan dengan menjumlahkan seluruh gaji yang diterima oleh karyawan dalam satu tahun kalender.

Nah, jika demikian, sebenarnya potongan PPh 21 berapa persen, sih? Tergantung! Karena seperti yang sudah sempat disinggung sebelumnya, persentase pajak penghasilan mengikuti gaji yang diterima karyawan itu sendiri. Secara garis besar, ada lima golongan persentase pajak penghasilan yang diatur dalam PPh 21, yaitu:

1. 5% untuk wajib pajak dengan penghasilan tahunan di bawah Rp50.000.000
2. 15% untuk wajib pajak dengan penghasilan tahunan antara Rp50.000.000 hingga Rp250.000.000
3. 25% untuk wajib pajak dengan penghasilan tahunan antara Rp250.000.000 hingga Rp500.000.000
4. 30% untuk wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp500.000.000
5. Tambahan 20% untuk wajib pajak yang belum memiliki NPWP

Contoh Perhitungan PPh 21

Setelah mengetahui berapa persen potongan yang harus dibayarkan sebagai pajak penghasilan, rasa-rasanya sudah ada titik cerah dalam menghitung gaji karyawan, kan? Namun, kalau masih bingung sebenarnya juga tidak apa-apa, kok!

Bagaimanapun juga, perhitungan terkait pajak memang bukan sesuatu yang kompleksitasnya rendah. Bahkan, tak jarang pemilik usaha secara khusus mempekerjakan staf khusus untuk mengurus perhitungan pajak ini di bagian keuangan. Jadi, wajar-wajar saja jika masih belum paham benar terkait perhitungan pajak ini.

Tidak perlu khawatir, bagi pemilik usaha yang masih mengalami kebingungan, coba perhatikan contoh perhitungan PPh 21 berikut:

Dari contoh perhitungan PPh 21 di atas, pengurangan diperoleh dari berbagai jenis jaminan atau biaya yang dipotong oleh perusahaan untuk keperluan karyawan seperti jaminan hari tua, asuransi, maupun biaya jabatan. Sementara tarif pajak dihitung dari besarnya pendapatan bersih yang diterima oleh karyawan. Karena pendapatan per tahunnya di atas Rp50.000.000, karyawan tersebut dikenai tarif pajak sebesar 15%.

Contoh di atas sebenarnya merupakan contoh perhitungan secara kasar karena tidak mencantumkan besarnya nilai penghasilan tidak kena pajak yang diterima oleh karyawan. Dalam perhitungan pajak, penghasilan tidak kena pajak dapat menjadi pengurang dari pendapatan bersih per tahun, sehingga masih ada kemungkinan karyawan yang dijadikan contoh perhitungan di atas dikenai tarif pajak yang lebih kecil jika mempertimbangkan pengurangan dari penghasilan tidak kena pajak.

1. Perhitungan PPh 21 Karyawan Tidak Tetap

Dalam operasional suatu bisnis, tidak jarang ditemukan adanya pekerja lepas atau karyawan tidak tetap. Karena statusnya yang tidak tetap, umumnya karyawan yang bersangkutan juga tidak memiliki penghasilan yang tetap setiap bulannya, tergantung dari jumlah hari kerja yang benar-benar dilakukan.

Tentu saja, perhitungan PPh 21 karyawan tidak tetap akan sedikit berbeda. Salah satunya pada pengenaan tarif pajak yang rata di angka 5%. Tidak hanya itu saja, apabila rata-rata besarnya penghasilan harian yang diterima kurang dari Rp450.000 atau akumulasinya dalam sebulan tidak lebih dari Rp4.500.000, karyawan tidak tetap atau pekerja lepas tersebut bisa saja terbebas dari pajak.

Baca juga: Begini Cara Melaporkan Pajak Pribadi Secara Online

2. Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap

Perhitungan PPh 21 karyawan tetap pada dasarnya tetap mengikuti contoh perhitungan yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu mengalikan besarnya pendapatan bersih yang diterima karyawan tersebut dalam setahun dengan tarif pajak yang sesuai.

Untuk golongan karyawan dengan status tetap, pemilik usaha tidak hanya harus memperhitungkan besarnya penghasilan dan pengurangan per bulannya untuk mengetahui jumlah pendapatan bersih per tahun, tetapi juga status penghasilan tidak kena pajak.

Penentuan besarnya nilai penghasilan tidak kena pajak ini dipengaruhi banyak hal, misalnya saja apakah karyawan sudah menikah atau belum? Apakah karyawan tersebut memiliki tanggungan keluarga atau tidak? Dari ketentuan-ketentuan tersebut, karyawan memperoleh hak penghasilan tidak kena pajak yang dalam perhitungan PPh 21 karyawan tetap dapat dijadikan pengurang pendapatan bersih per tahun yang akan menentukan besarnya tarif pajak.

3. Perhitungan PPh 21 Karyawan dengan Tunjangan Pajak

Dalam perhitungan PPh 21 karyawan dengan tunjangan pajak, perusahaan akan menanggung seluruh pajak penghasilan yang seharusnya dibayarkan oleh karyawan tersebut kepada negara. Sebagai gantinya, karyawan mungkin akan menerima jumlah pendapatan bersih yang lebih kecil jika dibandingkan dengan karyawan lain yang membayarkan sendiri pajaknya. Namun, praktik ini cenderung banyak digunakan karena karyawan cukup melaporkan pajaknya tiap tahun tanpa perlu melakukan perhitungan secara mandiri.

Rumus perhitungan PPh 21 karyawan dengan tunjangan pajak sebenarnya masih sama dengan rumus pada contoh yang diberikan sebelumnya, yaitu pengalian tarif pajak dengan pendapatan bersih per tahun setelah dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Bedanya, pemilik usahalah yang melakukan perhitungan ini, sehingga pada slip gaji karyawan umumnya tidak dicantumkan lagi.

Nah, setelah mengetahui cara menghitung PPh pasal 21, jangan sampai bisnis jadi merugi karena dianggap melanggar aturan dan dikenai sanksi. Agar bisnis bisa menghindari kerugian lainnya, pemilik usaha juga dapat memanfaatkan aplikasi majoo yang sudah dilengkapi dengan beragam fitur unggulan yang dapat membantu mempermudah pengelolaan bisnis!

Ayo, gunakan aplikasi majoo sekarang juga!

Baca juga: Menilik PTKP dan PKP Beserta Contohnya